Chrysanthemum

China adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Terbentang menyelimuti hampir seperempat Asia daratan. Dengan luas wilayah mencapai 9.600.000 km persegi, China menjadi salah satu negara yang terbesar di dunia. Pada tahun 1998 penduduknya mencapai 1,24 milyar jiwa. Jumlah sebesar itu menjadikannya sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Namun kepadatan penduduk China tidaklah merata karena 90 persen penduduk cuma menempati 16 persen wilayahnya.

Berdasarkan laporan Human Development Index (HDI) tahun 1995 China masuk ke dalam golongan negara menengah dengan indeks 0,65. Pendapatan per kapita penduduk adalah US$ 4.382 per tahun. Angka ini tergolong lumayan untuk ukuran negara berkembang, apalagi dengan jumlah penduduk yang lebih dari satu milyar China juga menghadapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang relatif lebih pelik.

Hampir empat dekade sebelumnya China mengalami masalah kependudukan yang kronis. Pertumbuhan penduduk merangkak menembus angka 4 persen per tahun. Pada dekade 1950’an diperkirakan jumlah penduduk China bertambah 55 juta jiwa setiap tiga tahun. Dengan keadaan tersebut, Liu Zeng, ahli demografi dari China, memperkirakan bahwa penduduk China akan menembus angka tujuh milyar dalam seratus tahun kemudian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah China merasa perlu untuk mengatasi population explosion dengan segera. Maka, sejak tahun 1953 mereka mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan konstitusional, misalnya UU tentang Kontrasepsi dan Aborsi Ilegal. Undang-undang tersebut merupakan bentuk reaksi paling awal dari pemerintahan komunis yang memerintah pada saat itu.

Kebijakan yang paling ekstrim adalah dengan diberlakukannya “One-Child Policy”, yakni program pemerintah yang menginginkan setiap keluarga China hanya memiliki satu anak. Program ini merupakan puncak dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Diperlukan waktu 26 tahun (1953 – 1979) untuk memulai satu kampanye tunggal (grand campaign) tentang pentingnya memiliki satu orang anak saja.

Uniknya, menurut Christoper Dempsey, dalam benak masyarakat China telah tertanam filosofi “negara kuat karena banyak penduduk”. Pemikiran ini merupakan salah satu nilai yang diajarkan oleh kekaisaran China dari dinasti ke dinasti. Maka, ketika periode kekaisaran runtuh, pemerintah komunis tidak hanya harus berjuang melawan ledakan jumlah penduduk, tetapi juga nilai-nilai tradisional masyarakatnya (Dempsey, 2000).

Ekonom Robert Malthus menulis konsep tentang voluntary action dalam upaya mengontrol populasi secara preventif (Malthus, 1798). Pemerintah China nampaknya menyadari hal ini, bahwa sejatinya keputusan untuk melaksanakan program-program anti natalitas berasal dari masyarakat.

Selain itu, dimensi waktu juga memiliki peran yang signifikan di dalamnya, sebab tidaklah mungkin mengubah konsepsi masyarakat hanya dalam hitungan minggu atau bulan.

Kebijakan “One-Child Policy” lantas diberlakukan secara massif kepada masyarakat. Pada awalnya dijumpai kesulitan-kesulitan pada pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah karena adanya resistensi masyarakat. Sebagian dari mereka ada yang menolak melakukan sterilisasi, melakukan pemalsuan akte kelahiran, bahkan menyuap dokter untuk mendapatkan surat keterangan aborsi. Hal tersebut, sekali lagi membuktikan bahwa diperlukan upaya pemerintah yang lebih serius untuk mempropagandakan program ini. Terbukti, dengan melakukan beberapa modifikasi peraturan, program ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Pada tahun 1999 misalnya, angka kelahiran kasar (crude birth rate) menyentuh titik terendah sejak 1949, yakni 15,23 kelahiran per 100 wanita subur.

Berikut adalah sejumlah insentif yang diterima oleh keluarga yang berhasil melaksanakan ‘one-child policy’: Birth coupons; Monthly financial rewards; Extended maternity leave; Increased land allocation; Preferential treatment in education; Housing and employment; dan Pension benefits.

Sebaliknya, pasangan yang melanggar atau gagal melaksanakan program ‘One-Child Policy’ akan mendapatkan sejumlah ‘hukuman’, diantaranya: segala ‘kemudahan’ lenyap saat anak kedua lahir; denda sebesar 15 % dari total pendapatan keluarga; anak tidak mendapatkan tunjangan kesehatan atau pendidikan gratis; keluarga tersebut tidak bisa mendapatkan tunjangan pensiun; atau sang anak tidak terdaftar sebagai penduduk negara RRC.Terdapat sedikit pengecualian dalam pelaksanaan program ini.

Dalam kegiatan penyebarluasan program “One-Child Policy”, China tentu membutuhkan alat propaganda. Karena bentuk negaranya komunis, maka tidaklah sulit untuk mengontrol propaganda lewat media massa yang seluruhnya adalah kepunyaan pemerintah. Singkatnya, program “One-Child Policy” adalah sebuah fenomena yang menarik. Pemerintah, terlepas dari apapun bentuk negaranya, berhasil mendayagunakan media, agen perubah, serta warga negaranya sendiri untuk mencapai keberhasilan program pembangunan.

Pada beberapa daerah pedalaman, pasangan boleh memiliki anak kedua setelah rentang waktu beberapa tahun. Diperbolehkan juga memiliki 2 atau 3 anak jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah golongan etnis minoritas atau, ini yang konyol, kedua orang tuanya masih anak-anak

Terserah anda mau menilai program ini seperti apa, saya sih gak mau kalau punya anak satu saja, gak rame!. Tapi mungkin ada benarnya jika China yang sekarang bisa maju karena gak mikirin anak banyak. Wallahualam!